Hukum perusahaan adalah cabang hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
Oleh karena itu, hukum perusahaan sangat penting untuk memastikan segala kegiatan mengenai pendirian, operasional, hak dan kewajiban para pengurusnya, hingga sengketa yang mungkin muncul.
Di Indonesia, hukum perusahaan memiliki peranan penting dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam dunia bisnis.
Yuk, kita bahas lebih dalam tentang hukum perusahaan ini dengan cara yang santai dan mudah dimengerti!
Sejarah Hukum Perusahaan di Indonesia
Sejarah hukum perusahaan di Indonesia dimulai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pendirian dan pengelolaan perusahaan.
Sebelum adanya peraturan yang jelas, kegiatan bisnis di Indonesia diatur berdasarkan hukum adat dan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat.
Namun, sejak Indonesia merdeka, hukum perusahaan mulai dibentuk secara lebih sistematis. Salah satu landasan utama yang mengatur perusahaan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang disahkan pada tahun 1847,
Yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan berbagai peraturan lain, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan-peraturan terkait lainnya.
Peraturan yang Mengatur Hukum Perusahaan
Di Indonesia, perusahaan diatur oleh berbagai peraturan yang memberi dasar hukum yang kuat bagi operasional perusahaan. Beberapa peraturan penting di antaranya adalah:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
Undang-Undang ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas (PT) yang merupakan bentuk badan hukum perusahaan paling umum di Indonesia. UUPT juga mengatur hak dan kewajiban para pemegang saham serta pengurus perusahaan. - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Mengatur hubungan antara perusahaan dengan pekerja atau karyawan, termasuk hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. - Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendirikan perusahaan, serta mempermudah proses perizinan dan pengelolaan tenaga kerja. - Peraturan-peraturan lain seperti pajak, perlindungan konsumen, dan lingkungan yang turut mengatur bagaimana perusahaan seharusnya beroperasi di Indonesia.
Baca Juga: Perizinan Berusaha melalui OSS: Pemahaman dan Tanggung Jawab Hukum
Susunan Pengurus Perusahaan
Dalam suatu perusahaan, ada beberapa peran penting yang harus diisi untuk menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Pengurus perusahaan terdiri dari dua posisi utama, yaitu Direktur dan Komisaris.
- Direktur
Direktur adalah pengurus yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Mereka bertanggung jawab atas keputusan strategis perusahaan, pengelolaan keuangan, serta keberlanjutan perusahaan. Seorang direktur harus memiliki visi yang jelas untuk mengarahkan perusahaan menuju tujuan yang telah ditetapkan. - Komisaris
Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Mereka memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan. Komisaris juga memiliki peran dalam memberikan nasihat kepada direksi agar perusahaan tetap sehat secara hukum dan finansial.
Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direktur
Setiap pengurus perusahaan, baik itu komisaris maupun direktur, memiliki hak dan kewajiban yang jelas.
- Hak dan Kewajiban Direktur
- Hak: Mengambil keputusan terkait operasional perusahaan, memimpin rapat direksi, dan memiliki akses penuh terhadap laporan keuangan perusahaan.
- Kewajiban: Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan, mengelola sumber daya dengan efisien, serta melaporkan setiap tindakan yang diambil kepada pemegang saham.
- Hak dan Kewajiban Komisaris
- Hak: Memberikan masukan kepada direksi, memanggil rapat umum pemegang saham, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.
- Kewajiban: Melakukan pengawasan terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh direksi, menjaga kepentingan pemegang saham, serta memastikan perusahaan patuh pada peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Penggunaan Kawasan Hutan Non-Kehutanan & Prosedur IPPKH
Sengketa Perusahaan yang Sering Terjadi
Di dunia bisnis, sengketa adalah hal yang tidak bisa dihindari. Beberapa jenis sengketa yang sering terjadi dalam perusahaan antara lain:
- Sengketa Antar Pemegang Saham
Perselisihan ini biasanya terjadi terkait hak suara dalam rapat umum pemegang saham, pembagian laba, atau kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan salah satu pihak. - Sengketa antara Direksi dan Komisaris
Terkadang, ada ketidaksepahaman antara direksi dan komisaris mengenai kebijakan atau strategi yang diambil oleh perusahaan. Hal ini bisa memicu perselisihan dalam perusahaan. - Sengketa dengan Pihak Ketiga
Perusahaan juga sering menghadapi sengketa dengan pihak eksternal, seperti pelanggan, mitra bisnis, atau bahkan lembaga pemerintah terkait pelanggaran kontrak atau regulasi. - Perselisihan Ketenagakerjaan
Perselisihan ini sering terjadi antara perusahaan dan pekerja terkait hak-hak karyawan, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau masalah upah.
Untuk menyelesaikan sengketa, banyak perusahaan yang memilih jalur mediasi atau arbitrase untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal.
Kesimpulan
Hukum perusahaan memberikan kerangka hukum yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pengelolaan perusahaan. Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai susunan pengurus, hak, kewajiban, dan penyelesaian sengketa, perusahaan dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan adil. Bagi para pelaku bisnis, penting untuk selalu memahami aspek hukum ini agar dapat menghindari masalah yang bisa merugikan perusahaan.
�Butuh bantuan secara legal, konsultasikan dengan Lawyer dan Konsultan berpengalaman Kami!
Free Konsultasi
Silakan hubungi kami melalui:
E-mail: admin@nnplawoffice.com
Telp/WA: 0813-8889-8357
