Panduan Lengkap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 2025: Proses, Regulasi, dan Tips Penting

Admin

Pemanfaatan hutan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Hutan, sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat bernilai, tidak hanya memberikan hasil berupa kayu, namun juga berperan dalam penyediaan jasa lingkungan yang vital bagi kehidupan manusia

Salah satu cara untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan dapat dilakukan dengan cara yang legal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab adalah dengan memiliki izin yang sah melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan secara legal dan berkelanjutan. Regulasi utama yang mengatur PBPH adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Definisi dan Ruang Lingkup PBPH

PBPH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan mencakup:

• Pemanfaatan Kawasan: Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha tertentu.
• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu: Pengambilan kayu dari hutan untuk keperluan industri.
• Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Pengambilan hasil hutan selain kayu, seperti getah, madu, dan lain-lain.
• Pemanfaatan Jasa Lingkungan: Penggunaan layanan ekosistem hutan, seperti ekowisata dan jasa karbon.

PBPH dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Proses Pengajuan PBPH melalui OSS-RBA

Proses pengajuan PBPH dilakukan melalui Sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA), yang terintegrasi secara elektronik. Langkah-langkahnya meliputi:

• Pendaftaran NIB: Mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS-RBA.
• Pemilihan Kode KBLI: Memilih Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai, seperti KBLI 02111 untuk pemanfaatan kayu hutan tanaman dan KBLI 02209 untuk usaha kehutanan lainnya .
• Penyusunan Dokumen Lingkungan: Menyiapkan dokumen lingkungan yang diperlukan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), tergantung pada jenis kegiatan.
• Pembayaran Iuran PBPH: Melakukan pembayaran Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH).
• Pengajuan dan Verifikasi: Mengajukan permohonan melalui OSS-RBA dan menunggu proses verifikasi dari instansi terkait.

Baca Juga: Investasi Cerdas: Pastikan Kekayaan Intelektual Francise Anda Terdaftar dan Legal!

Kewajiban dan Larangan bagi Pemegang PBPH

Pemegang PBPH memiliki kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi, antara lain:

Kewajiban:

• Penyusunan Rencana Kerja: Menyusun rencana kerja usaha 10 tahunan dan tahunan.
• Pelaksanaan Kegiatan: Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah terbitnya PBPH.
• Penataan Areal Kerja: Melakukan penataan areal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Larangan:

• Melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem hutan.
• Meninggalkan areal kerja tanpa alasan yang jelas.
• Melakukan pemindahtanganan PBPH tanpa izin dari pemberi perizinan berusaha

Peran Konsultan dalam Pengurusan PBPH

Konsultan perizinan memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan PBPH, antara lain:

• Pendampingan Teknis: Memberikan bimbingan dalam penyusunan dokumen lingkungan dan rencana kerja.
• Pengurusan Administratif: Membantu dalam proses pendaftaran dan pengajuan melalui OSS-RBA.
• Konsultasi Hukum: Memberikan nasihat terkait aspek hukum dan regulasi yang berlaku.

Proses perizinan yang melibatkan PBPH memang tidak mudah, terutama bagi pihak yang baru pertama kali melakukannya atau bagi mereka yang belum familiar dengan prosedur yang berlaku. Agar tidak terjebak dalam kesalahan administratif yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Anda, penggunaan jasa konsultan perizinan yang berpengalaman sangatlah penting.

Kami menawarkan layanan konsultasi yang dapat diandalkan, mulai dari persiapan dokumen hingga pengajuan izin melalui OSS-RBA. Dengan pengalaman kami, Anda dapat yakin bahwa setiap aspek perizinan PBPH akan dikelola dengan profesionalisme.

Jangan biarkan proses perizinan yang rumit menghambat potensi bisnis Anda. Segera hubungi kami untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pengurusan PBPH. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi atau menghubungi kami sebagaimana tertera dalam menu contak ini.